Biofuel Terganjal Birokrasi Berbelit
Seperti biasa pemerintah mencanangkankan suatu program namun minim hasil yang didapat seperti inilah gambaran rencana pemerintah yang ingin menggalakan penggunaan biofuel (bahan bakar nabati) pada kendaraan bermotor di Indonesia untuk mengurangi tingkat polsi udara namun keinginan tersebut terganjal oleh penyediaan biofuel dikarenakan belum adanya pasokan biofuel yang memadai. Jangankan hasil proses saja belum jalan dan ini hal ini masih terkatung-katung perizinannya di 22 departemen.
Salah satu alasan belum adanya pasokan biofuel karena belum adanya lahan perkebunan untuk menanam pohon jarak dan sawit untuk keperluan ini. Lahan-lahan tersebut masih sulit untuk mendapatkan izin untuk ditanami dan ini menuai kritik dari Gubernur Gorontalo fadel Muhammad. Fadel yang menilai program tersebut kurang efektif karena masih berbelit-belitnya birokrasi untuk perizinan dan ini bisa mematikan ide-ide yang berkembang di daerah terutama untuk pengembangan daerah itu sendiri. Kini propinsi yang ia pimpin sudah menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk menanam tanama guna memproduksi biofuel
Fadel sendiri kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak bersungguh-sungguh dalam penanganan proyek ini karena memakan waktu yang lama dan terlalu banyak birokrat yang harus ditembus bukan hanya dia saja yang mengeluh tetapi gubernur-gubernur yang provinsinya yang dijadikan proyek percontohan juga ikut mengeluh.
Penyakti lama pemerintah memang sering kambuh dan hal ini sudah menjadi tradisi bagi pengembangan proyek-proyek di Indonesia, kalau mau cepat ya mesti pakai cara yang diluar jalur namun proyek ini adalah proyek pemerintah pusat buat apa segala mereka menyulitakn diri sendiri apalagi menyulitkan pemerintah daerah. Tradisi-tradisi seperti inilah yang harus dihilang kan apabila ingin membangun Negara ini. Entah kenapa apabila pemerintah ingin menjalankan proyek selalu terkendala, apapun itu bentuknya. Pemerntah sendiri sebenarnya sudah memiliki rencana yang bagus tetapi sering kali pelaksanaanya nihil dan kesalahannya itu selalu berada pada tingkat birokrasi dan ini menjadi momok dalam perekonomian Indonesia.
Seperti biasa pemerintah mencanangkankan suatu program namun minim hasil yang didapat seperti inilah gambaran rencana pemerintah yang ingin menggalakan penggunaan biofuel (bahan bakar nabati) pada kendaraan bermotor di Indonesia untuk mengurangi tingkat polsi udara namun keinginan tersebut terganjal oleh penyediaan biofuel dikarenakan belum adanya pasokan biofuel yang memadai. Jangankan hasil proses saja belum jalan dan ini hal ini masih terkatung-katung perizinannya di 22 departemen.
Salah satu alasan belum adanya pasokan biofuel karena belum adanya lahan perkebunan untuk menanam pohon jarak dan sawit untuk keperluan ini. Lahan-lahan tersebut masih sulit untuk mendapatkan izin untuk ditanami dan ini menuai kritik dari Gubernur Gorontalo fadel Muhammad. Fadel yang menilai program tersebut kurang efektif karena masih berbelit-belitnya birokrasi untuk perizinan dan ini bisa mematikan ide-ide yang berkembang di daerah terutama untuk pengembangan daerah itu sendiri. Kini propinsi yang ia pimpin sudah menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk menanam tanama guna memproduksi biofuel
Fadel sendiri kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak bersungguh-sungguh dalam penanganan proyek ini karena memakan waktu yang lama dan terlalu banyak birokrat yang harus ditembus bukan hanya dia saja yang mengeluh tetapi gubernur-gubernur yang provinsinya yang dijadikan proyek percontohan juga ikut mengeluh.
Penyakti lama pemerintah memang sering kambuh dan hal ini sudah menjadi tradisi bagi pengembangan proyek-proyek di Indonesia, kalau mau cepat ya mesti pakai cara yang diluar jalur namun proyek ini adalah proyek pemerintah pusat buat apa segala mereka menyulitakn diri sendiri apalagi menyulitkan pemerintah daerah. Tradisi-tradisi seperti inilah yang harus dihilang kan apabila ingin membangun Negara ini. Entah kenapa apabila pemerintah ingin menjalankan proyek selalu terkendala, apapun itu bentuknya. Pemerntah sendiri sebenarnya sudah memiliki rencana yang bagus tetapi sering kali pelaksanaanya nihil dan kesalahannya itu selalu berada pada tingkat birokrasi dan ini menjadi momok dalam perekonomian Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar